STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan  nomor  18  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 8 Tahun 2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Halmahera Selatan, maka Susunan Organisasi Kecamatan Bacan Timur Tengah adalah :

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan, membawahi

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Pembangunan Masyarakat

e. Seksi Kentrentaman dan Ketertiban Umum

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

g. Seksi Pelayanan Umum

Struktur Organisasi Kecamatan Bacan Timur Tengah Tahun 2023

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas dan fungsi (TUSI) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, terdapat 10 Tugas Camat dalam memimpin Kecamatan sebagai berikut: diantara lain sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;

b) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

c) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

d) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

c) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:

a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.  Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.